Siak Pos. Com – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Menteri Dalam Negeri YB Dato’ Seri Hamzah Bin Zainudin, melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia, Rabu (25/5/2022) lalu.
Turut hadir bersama Gubri, Wakapolda Riau Brigjen. Pol. Drs. Tabana Bangung, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau D.P. Siregar, dan Protokol Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Rijal Al-Huda.
Dalam keterangan persnya Gubri Syamsuar mengatakan, dia bersama Mendagri Malaysia sepakat akan menjalin kerjasama dalam upaya pencegahan imigran ilegal, peredaran narkoba, illegal fishing.
“Dalam pertemuan tadi, Pak Mendagri Malaysia berharap tidak ada lagi imigran gelap. Bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia harus memiliki dokumen yang lengkap,” kata Syamsuar.
“Selain itu, kami juga membahas terkait illegal fishing yang dilakukan nelayan Malaysia yang masuk ke Indonesia dan nelayan Indonesia yang masuk ke Malaysia,” ujarnya.
Dijelaskan Syamsuar, illegal fishing juga menjadi perhatian Wakapolda Riau. Lantaran Malaysia dan Indonesia telah bekerja maksimal untuk melakukan antisipasi dan penanganan illegal fishing di wilayah kedaulatan negara Indonesia dan Malaysia.
Gubri menjelaskan, bahwa jarang ada terjadi permasalahan illegal fishing di Riau, begitu juga di Malaysia. Namun, jika ada permasalahan ia minta agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh instansi terkait.
“Bila ada permasalahan, saya harap bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Melalui instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polri, dan Pemerintah Daerah yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” harapnya.
Diungkapkan Gubri, Mendagri Malaysia berkeinginan untuk membentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengawasan di antara ke dua negara.
“Dalam tahun 2022 ini diharapkan Satgas sudah dibentuk. Dalam rangka untuk mengawal kawasan perbatasan pesisir. Nah, jika nanti telah dibentuk Satgas seperti yang diinginkan Mendagri Malaysia, tentunya diharapkan mampu bermanfaat,” tuturnya.
Disampaikan Gubri, Mendagri Malaysia juga menginginkan Satgas Pengawasan yang akan dibentuk bisa melibatkan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
“Satgas ini diharapkan tidak hanya melibatkan dua negara saja melainkan bisa melibatkan negara Thailand,” ujar Syamsuar.
Gubri menuturkan, Mendagri Malaysia menyampaikan, pada 9 Juni 2022 Thailand akan melegalkan narkoba jenis ganja. “Menyikapi hal ini, tentunya harus ada kewaspadaan dari pihak Malaysia dan Indonesia,” ucapnya.
Untuk itu Mendagri Malaysia meminta Gubri Syamsuar untuk membincangkan usulan program ini ke lintas Kementerian Republik Indonesia.
“Termasuk nanti Pak Wakapolda Riau bisa membincangkan dengan Pak Kapolri. Lalu, Kepala BNN Riau bisa melaporkan ke Kepala BNN pusat. Saya juga diminta untuk melaporkan ke Bapak Mendagri Tito Karnavian,” jelasnya.
Terkait konektivitas transportasi, Gubri menyampaikan hasil konfrensi IMT-GT di Bangkok yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.
“Kami juga melaporkan hasil konfrensi IMT-GT di Bangkok. Pertemuan itu dihadiri tiga Kepala Negara, Perdana Menteri Thailand, Presiden RI, dan Perdana Menteri Malaysia. Membahas konektivitas antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang rutenya melalui Melaka dan Dumai,” kata Syamsuar.
“Saat ini di Dumai telah dimulai kesiapannya. Kami minta dukungan kepada Pak Mendagri Malaysia agar pembangunan RoRo juga bisa segera di bangun di Melaka,” ungkapnya.
Gubri Syamsuar menyampaikan, bahwa Mendagri Malaysia menyambut baik pembangunan RoRo di Melaka dan akan disampaikan melalui sidang Kabinet Malaysia.
“Semoga ini dapat direstui Perdana Menteri Malaysia, sehingga pelabuhan RoRo di Melaka bisa segera dibangun,” kata Syamsuar.(***)
